Kementerian PUPR Lelang Dini 3.926 Paket Senilai Rp32,6 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan proses lelang dini sebanyak 3.926 paket senilai Rp32,61 triliun pada November 2018 untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan 2019.

"Jumlah tersebut adalah 39% dari 80% pagu pengadaan Kementerian PUPR," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, seperti dikutip Harian Neraca, Rabu (7/11/2018).

Menteri Basuki menekankan bahwa lelang dini tersebut dimaksudkan mulai lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada nilai uang (value for money), pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing. Kemudian, lanjut Basuki, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah.

Baca Juga: MNC Group dan Kementerian Perhubungan Cari Cara Promosikan Skema KPBU kepada Investor

"Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar," katanya.

Basuki menyebutkan, pada 2019, dari Rp110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2% belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal.

Oleh karena itu, Basuki mengingatkan ara pejabat tinggi madya, kepala balai/balai besar dan pejabat pratama untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme. "Pada rapat terbatas kabinet sudah disepakati bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Baca Juga: Di Bawah Singapura, Infrastruktur Indonesia Terbaik Nomor 3 di ASEAN

Paket lelang dini tersebut terdiri dari empat paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Basuki juga menambahkan bahwa pada 2019, pihaknya fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.

(Feb)

(Rani Hardjanti)