JAKARTA - Pemerintah akan melakukan revisi terkait Daftar Negatif Investasi (DNI). Di mana sebelumnya, telah dilakukan rapat koordinasi oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada rakor bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution kemarin, untuk sektor-sektor yang potensi dibuka terkait DNI itu kemungkinan sudah ada.
"Tapi paling tidak pembahasan di dalam para sektor, niat kita adalah membuat Indonesia menjadi tempat investasi yang baik, yang adil, dalam hal itu," ujarnya di Jakarta, Senin (12/11/2018).
Baca Juga: BKPM Ajukan Revisi Daftar Negatif Investasi
Dia menjelaskan, adil di dalam memperlakukan investor, namun adil juga terhadap kepentingan Indonesia.
"Seperti saya sampaikan dalam rapat pak Menko, kami di Kemenkeu siap untuk menggunakan instrumen fiskalnya untuk bisa memberikan keseimbangan antara insentif maupun dari sisi nilai tambah ke dalam Republik Indonesia dalam perekonomian Indonesia," jelasnya.
Baca Juga: Revisi Daftar Negatif Investasi, Kepala BKPM: Kita Butuh Devisa Masuk