Terkuak Fakta 1,35 Juta PNS Berkinerja Buruk

Kelulusan CPNS Masih Rendah

Persoalan para aparatur negara bakal makin kompleks dengan rendahnya nilai kelulusan dalam seleksi calon PNS saat ini. Akibat rendahnya kelulusan ini, ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan dipastikan terganggu karena kedua formasi tersebut paling dominan.

Kondisi ini membuat tujuan untuk menambah tenaga pendidik dan kesehatan sulit mencapai target. Apalagi tahun depan akan ada banyak aparatur yang pensiun. “Pasti terdampak. Tenaga pendidikan dan kesehatan bisa kosong. Lowongan kan memang paling banyak untuk kedua itu di daerah,” kata Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di Jakarta kemarin.

Seperti diketahui, separuh lebih dari 238.015 lowongan CPNS 2018 tersebut diperuntukkan bagi tenaga pendidik.

Untuk lowongan guru dan dosen dibuka 122 ribuan. Dari jumlah tersebut 88.000 untuk guru kelas dan mata pelajaran di instansi pemerintah daerah. Sementara itu tenaga kesehatan menempati urutan kedua formasi terbanyak.

Tahun ini pemerintah membuka 60.315 lowongan baik untuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi maupun tenaga medis/para medis. “Sementara tingkat kelulusan di daerah sangat rendah. Untuk formasi umum di wilayah barat, kelulusan hanya 3,7%. Lalu wilayah tengah 2,2% dan timur 1,5%. Itu tingkat kelulusan formasi umum di daerah,” jelasnya.

Dia mengakui banyak daerah pasti mengeluhkan hal ini. Pasalnya pemerintah daerah (pemda) berharap seleksi CPNS 2018 ini dapat mengisi kekurangan tenaga guru dan kesehatan.

“Pastilah mengeluh. Kan data sudah masuk. Jadi pemerintah membuat kebijakan baru semata-mata agar tidak ada kekosongan dan dapat melanjutkan program pemerintah,” ungkap Ridwan. Keluhan mengenai rendahnya kelulusan ini juga direspons Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan bahwa tenaga pendidik dan kesehatan merupakan formasi yang mendesak di daerah. “Iya karena ini termasuk pelayanan dasar. Selama ini banyak diisi pegawai kontrak atau honorer,” katanya.

Para kepala daerah meminta agar passing grade diturunkan. Atau bisa juga dipergunakan sistem ranking dengan berbasis total nilai dari tiga nilai yakni tes wawasan kebangsaan (TWK) soal, tes inteligensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). (Ahmad Antoni/Dita Angga/Mula Akmal)

(Dani Jumadil Akhir)