Meskipun demikian, sektor properti akan tetap jalan dan diharapkan pemerintah bisa mendorong industri properti di pusat ataupun daerah dalam hal perizinan. Seperti diketahui, perizinan pemerintah pusat dan daerah masih sering terjadi ketidaksinkronan misalnya pada implementasi program Online Single Submission (OSS).
Baca Juga: Minat Milenial Beli Rumah Masih Sedikit
Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, sudah pasti akan menyulitkan Indonesia menarik investasi baru dari dalam maupun luar negeri. Hasil positif dari kerja sama ekonomi internasional pun tidak akan terwujud.
Selain hal perizinan, pemerintah diharapkan mendorong BUMN untuk masuk ke sektor bahan baku. Selama ini kebanyakan bahan baku didapatkan dari luar negeri (impor), jika dapat lebih banyak memproduksi sendiri tentu akan memperkuat perekonomian Indonesia.
(Feby Novalius)