Banyak Wilayah Adat, Begini Cara Bangun Papua

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan, dalam setahun terakhir pemerintah telah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Inpres No 10/2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua. Menurut Okto, Paket Kebijakan Inpres 9/2017 menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan, sertamendorong pengembangan kawasan potensial.

“Paket kebijakan ini ditujukan kepada 27 pimpinan kementerian/lembaga, gubernur Papua dan Papua Barat, dan para bupati/wali kota se-Tanah Papua,” ungkap Oktorialdi.

Selain itu, kata dia, pembangunan proyek koridor Trans Papua juga sudah mulai dilaksanakan termasuk jalur jalan Jayapura dan Wamena dengan panjang 585 kilometer (km). “Sudah dilakukan utamanya infrastruktur fisik agar bisa mobilisasi masyarakat daerah. Kita juga lakukan revisi Peraturan Presiden 84/ 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah,” ujarnya.

(Feby Novalius)