Menteri Amran: Stok Beras Cukup untuk Delapan Bulan ke Depan

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis
Kamis 17 Januari 2019 11:31 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian Pertanian)
Share :

Kemudian, lanjut Menteri Amran, berdasarkan data survei BPS, stok beras yang berada di rumah tangga, pedagang, penggilingan, horeka dan BULOG mencapai 8 sampai 9 juta ton. Pada saat itu stok beras di BULOG antara 900 ribu sampai 1,5 juta ton. Jika dianggap data yang lain tetap ditambah stok beras di BULOG 2,2 juta ton, maka stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta ton.

"Jika konsumsi beras nasional 2,5 juta ton per bulan, artinya stok beras yang kita punya bisa mencukupi kebutuhan selama 4 bulan," jelas Menteri Amran.

Selain stok beras ini, kata Menteri Amran, Indonesia pun masih memiliki produksi padi dari standing crop atau tanaman padi yang tertanam hari ini di lahan seluas 3,88 juta ha. Jika produktivitas 5,29 ton per ha, maka menghasilkan sekitar 20 juta ton gabah kering giling, atau menghasilkan beras sekitar 10 juta ton. Total beras yang dihasilkan mampu mencukupi kebutuhan selama 4 bulan. Dengan demikian, stok beras saat ini bisa mencukupi kebutuhan hingga 8 bulan ke depan," tegas Menteri Amran.

Harus dicatat juga, tegas Menteri Amran, Kementan terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih pasti untuk diwujudkan.

"Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk 2 kali lipat dari 1984 sekalipun, kita masih bisa memberi makan," ucapnya.

Penyebab Polemik Harga Beras

Terkait beras selalu menjadi polemik, Amran menegaskan hal tersebut disebabkan karena ulah banyak mafia pangan. Namun demikian, di era pemerintahan Jokowi-JK, Kementan bersama Panglima TNI, Kapolri, KPPU dan Bulog sudah banyak menyelesaikan mafia pangan. Sebanyak 409 mafia pangan sudah dikirim ke penjara dan yang sedang proses hukum sebanyak 782 perusahaan telah ditindak dengan tegas.

"Sebanyak 15 sudah diblacklist dan sebentar lagi akan ditambah 21 perusahaan. Aku tidak biarkan mafia pangan berkeliaran di Indonesia. Ini dicatat ya. Jangan petani di atas namakan, marah nanti petani dan anda kualat," tegasnya.

"Tidak ada kompromi bagi mafia pangan, aku beresin, ini perintah Bapak presiden. Sebab ketahanan pangan menyangkut ketahanan negara," tambah Menteri Amran.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya