Gubernur DKI Benahi Tata Ruang Jakarta

Sementara pihak swasta selalu mengambil yang tinggi atau mahal sebab aturan yang ada membuat mereka tidak menguntungkan untuk membangun rumah susun di tengah kota. “Hari ini di berbagai tempat di Jakarta rata-rata 30% - 40% apartemen kosong karena apartemen dibangun sebagai investasi, bukan dibangun untuk dihuni.

Nah, ini yang akan diubah,” kata Anies. Selain mengubah RT/RW berdasarkan kawasan, Pemprov DKI juga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan aturan yang memungkinkan tersambungnya antara penghasil jasa dengan pembeli jasa.

Terpenting pelatihan-pelatihan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan agar bisa naik kelas. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu membantah apabila konsep penataan di permukiman kumuh dengan cara menggusur justru yang dilakukan Pemprov DKI menciptakan aturan yang membuat terjadi transaksi ekonomi.

“Kalau transaksi ekonomi tidak terjadi, maka urban renewal harus selalu dilakukan pemerintah. Jadi bukan Pemprov DKI menuju tempat kemudian menggeser orang. Itu pendekatan lama,” ucapnya. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, penataan selama ini sifatnya sporadis dan hanya mempercantik luarnya. Ironisnya, hidup masyarakat yang lingkungannya dipercantik tetap miskin dan susah.

Untuk itu, penataan harus dilakukan bersama-sama sehingga ada collaborative approach memecahkan seluruh masalah. Dia optimistis konsep penataan permukiman di Jakarta bisa menjadi contoh bagi penataan kota-kota lain di Indonesia.