Reaktivasi Jalur Kereta Api Pacu Daya Saing

“Pada tahun ini lebih dari 90% anggaran Ditjen Perkeretaapian dialokasikan untuk pembangunan jalur dan bangunan perkeretaapian,” ungkap Zulfikri baru-baru ini. Zulfikri menyebutkan, pada 2018 ada pembangunan ja lur KA yang sudah tuntas, antara lain pembangunan jalur KA menuju Bandara Internasional Minangkabau (Su matera Barat), jalur ganda KA Martapura-Baturaja, Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, KA Bandara Soekarno- Hatta, dan jalur ganda KA Prabumulih-Kertapati (Sumatera Selatan). Kemenhub juga berencana mengoperasikan enam stasiun yang telah diperbarui serta satu depo anyar di wilayah Jabodetabek pada Desember 2018 ini.

Depo yang dimaksud adalah Depo Cipinang dan enam stasiun yang diperbarui terdiri atas lima stasiun pada lintas Manggarai-Bekasi dan satu stasiun di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Zulfikri menambahkan, persentase total panjang jalur KA yang dibangun dalam kurun waktu 2015-2018, baru 55% dari target rencana strategis (renstra) Ditjen Perkeretaapian pada periode 2015-2019 dengan sasaran 1.349 km. Adapun untuk tahun ini Ditjen Perkeretaapian membidik perampungan 300 km jalur KA baru dan reaktivasi. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengakui reaktivasi jalur kereta api yang diinisiasi Kemenhub memberi upaya terhadap dunia pariwisata.

Reaktivasi jalur kereta api ini akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dibidang aksesibilitas. Selain mendapat alternatif moda transportasi, wisatawan juga akan lebih nyaman karena tak lagi kha watir terjebak macet lalu lintas di jalan. Reaktivasi jalur KA menurutnya sejalan dengan pengembangan infrastruktur jalan tol yang dikembangkan Presiden Joko Widodo saat ini. Pembangunan infrastruktur tol ter bukti membantu dalam pengembangan wisata daerah. “Semoga reaktivasi jalur kereta api baru ini juga menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan destinasi wisata dengan menambah atraksi dan amenitas karena aksesibilitasnya mulai terbuka,” terangnya.

Menurut anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro, reaktivasi KA itu pada dasarnya sudah menjadi pembahasan yang cukup lama di DPRD. Namun, Kemenhub belum bisa memaksimalkan karena dibutuhkan biaya yang tinggi. Jika rencana itu disiapkan untuk 2030, seharusnya outlook perencanaan anggarannya sudah disiapkan. “Jadi baiknya, anggaran-anggaran pos lain dikurangi di Kemenhub untuk reaktivasi, karena KA itu selain untuk pariwisata, dia juga bisa mengangkut barang dan jasa secara cepat,” katanya. Menurut Nizar, reaktivasi KA ini bukan pekerjaan yang mudah karena harus ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang dilewati jalur KA itu.

Selain masalah penggunaan lahan yang akan timbul di kemudian hari, pembangunan pariwisata juga sudah harus direncanakan secara matang. “Jangan sampai ketika reaktivasi KA bagian pari wisatanya tidak disambut dengan baik oleh daerah yang dilewati. Prinsipnya mendukung dan bersinergi antara RPJMN dan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota sehingga integrasi dan outputnya lebih bagus, dan lebih ekonomis buat masyarakat,” ujarnya. Anggota DPR asal dapil Madura itu menilai pemda tidak akan mampu untuk membangun pariwisata di daerahnya.

Pasalnya, anggaran pemda untuk pariwisata sangat kecil, bahkan tidak mencapai 5% dari total anggaran. “Banyak juga infrastruktur dari wisata yang sudah ada tidak terawat bahkan terbengkalai,” tandasnya.

(Ichsan Amin/Inda Susanti/Syamsul Maarif/Kiswondari)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)