Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Wapres JK: Biaya Rapat Berkurang

JAKARTA - Pemerintah tengah mengembangkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lewat sistem ini seluruh instansi pemerintahan akan terhubung dalam satu platform yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, adanya sistem ini akan lebih mengefesienkan kinerja pemerintahan. Salah satu contoh yang paling nyata adalah efesiensi anggaran untuk rapat.

Sebab dengan adanya sistem ini, rapat-rapat bisa diminilasir. Utamanya rapat dengan kepala daerah yang mana membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sebab harus datang ke Jakarta.

Baca Juga: Menpan-RB Serahkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Online ke JK

Pemerintah pusat kini cukup menggunakan sistem tersebut untuk melakukan rapat dengan kepala daerah. Misalnya dengan menggunakan video call.

"Semuanya dibutuhkan sistem. Rapat juga akan berkurang," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Menurut JK, rapat ini memang cukup menguras anggaran dari daerah. Karena setiap kali rapat, biaya akomodasi yang dikeluarkan tidak hanya untuk kepala daerahnya saja.

Baca Juga: 3 Sasaran Reformasi Birokrasi di Era Presiden Jokowi

Sebab, biasanya kepala daerah membawa tim komunikasi dan pendampingnya. Sebut saja seperti protokoler, ajudan, hingga biasanya driver dan juga polisi untuk mengawal.

Dari sisi tuan rumah sendiri juga mengeluarkan anggaran. Karena biasanya tidak hanya menyediakan makanan untuk sang kepala daerahnya, melainkan juga para pendampingnya juga.

"Kalau ada rapat biasanya di luar ada rapat. Para ajudan berkumpul. Supir berkumpul juga. Jadi kalau ada rapat kita siapin makanannya lebih banyak, kata JK diringi tawa para peserta yang hadir,” ujarnya.

(Feby Novalius)