16 Juta Pekerja Sawit Terancam Kebijakan Diskriminasi Eropa

JAKARTA - Kalangan pekerja dan petani sawit terancam kebijakan Uni Eropa yang akan melarang penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel.

Oleh karena itu, Uni Eropa harus mempertimbangkan keputusannya karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi di Indonesia.

“Kami mengutuk tindakan EU (Europe Union/Uni Eropa) yang berencana menghentikan pembelian sawit dari Indonesia. Seharusnya Eropa tidak hanya melihat deforestasi, tetapi pikirkan juga manusianya,” kata Sekretaris Eksekutif Jejaring Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sawit Indonesia (Japbusi) Nursanna Marpaung di Jakarta kemarin.

 Baca Juga: Diskriminasi Kelapa Sawit, Penyerapan Biodiesel Jadi Strategi Paling Efektif

Nursanna mengatakan kebijakan Eropa akan berdampak pada keberlangsungan industri sawit, terkait perlindungan sawit secara menyeluruh. Industri sawit di Indonesia berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja.

Sebagai gambaran, jumlah pekerja di perkebunan rakyat, swasta, dan negara sebanyak 3,78 juta orang dan terdapat 2,2 juta petani. Jadi, total pekerja yang terlibat dalam rantai pasok sawit mencapai 16,2 juta jiwa.

“Oleh karena itu, kami mendukung upaya pemerintah dalam rangka melawan diskriminasi sawit di Eropa. Pemerintah harus bersikap tegas karena ini menyangkut nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Anggota kami di Japbusi hingga 2 juta orang yang bekerja di sawit,” kata Nursanna.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumarjono Saragih mengatakan bahwa sejak 2016 industri kerap mendapatkan tuduhan negatif atas para tenaga kerjanya.

Baca Juga: Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Siap Gugat ke WTO

Dia mengindikasikan ada enam tuduhan yang kerap dialamatkan, yaitu status ketenagakerjaan, dialog sosial antara perusahaan dan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mempekerjakan anak, upah yang minim, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

“Diserang dengan isu lingkungan saja, kita sudah kewalahan. Ditambah lagi isu anak dan pekerja. Kalau ini terus dipersoalkan, tidak terbayang dampaknya,” katanya.

Namun, Sumarjono menyayangkan sikap pemerintah yang kerap apatis terhadap tuduhan negatif ketenagakerjaan dalam industri andalan nasional tersebut.

Menurutnya, sering kali pemerintah mengabaikan isu krusial ini. Dia menyebutkan isu tenaga kerja tidak akan selesai dengan sendirinya dan itu akan menjadi senjata lain untuk menyerang minyak sawit oleh pihak asing.

“Pemerintah belum melihat tenaga kerja sebagai sesuatu yang diperhatikan serius. Hal itu terlihat pada saat moratorium tidak melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan fokus pada evaluasi perizinan dan peningkatan produktivitas,” katanya.