Sederet PR Jokowi dari Pengusaha: Pangkas Pajak Badan hingga TKI

Yang ketiga adalah mengenai tekstil. Karena di tengah perang dagang ini justru tekstil, garmen berdasarkan dari asosiasi juga dari pemain tekstil mengalami pelonjakan 25-30% tahun ini. Karena itu, bagaimana mendorong kebijakan dan memanfaatkan kesempatan itu pada saat sekarang.

Kemudian untuk industrialisasi, lanjut Rosan, juga coba didorong untuk pemerataan. Para pengusaha nasional kita bicarakan kita minta coba dorong dari akses perbankannya, akses kesempatannya dan insentif apa saja yang diperlukan. Karena kalau hanya dari 2 tangan saja, istilahnya, kebijakan fiskal dan moneter mungkin kita bisa bertumbuh tapi hanya seperti sekarang saja, gitu, 5%.

“Mesti ada kebijakan, itu adalah kebijakan reformasi struktural dan sektor. Ini diharapkan bisa memanfaatkan bonus demografi kita yang saat ini akan berakhir kurang lebih tahun 2040,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, itu yang sifatnya mungkin jangka pendek, Ada jangka mendengah, jangka panjang Para pengurus Kadin dan Hipmi juga bicara bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan, karena juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga. Di satu sisi mungkin produktivitas di Indonesia masih rendah tapi coba mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

"Kita sampaikan apakah di level 17%-18% yang sekarang masih di atas 25%. Itu yan kita coba dorong karena tentunya nanti akan ada penurunan tetapi kita bisa opsi dengan PPN. Jadi, ada masukan-masukan yang sifatnya bisa diimplementasikan secara cepat,” tutur Rosan.

(Dani Jumadil Akhir)