Perusahaan Inggris Belum Bersiap Hadapi Brexit

LONDON - Berdasarkan angka yang dirilis oleh Newsnight, memperlihatkan banyak perusahaan-perusahaan Inggris yang belum bersiap untuk menghadapi Brexit yang bisa berakhir tanpa kesepakatan. Pada bulan Februari lalu, HMRC meluncurkan skema Prosedur Transisi Sederhana, yang bertujuan mengurangi impor jika Inggris meninggalkan serikat pabean dan pasar tunggal secara tiba-tiba.

Seperti dilansir BBC, tercatat kurang dari 10% perusahaan yang mengajukan status Transitional Simplified Procedures (TSP) hingga tanggal 26 Mei menurut data yang ditemukan Newsnight. HMRC mengaku, memiliki rencana untuk memastikan sebanyak mungkin para pelaku bisnis siap untuk menghadapi Brexit alias keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (UE) yang kemungkinan bisa tanpa kesepakatan.

Baca Juga: Brexit Dikenakan Biaya Regulator USD42 Juta

TSP sendiri diterangkan akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Inggris untuk mengimpor barang dari daratan Eropa tanpa mengisi deklarasi bea cukai baru di perbatasan. Bisnis Inggris juga akan diizinkan untuk menunda pembayaran bea impor selama satu tahun.

Tetapi angka yang dirilis Newsnight menunjukkan bahwa hanya 17.800 perusahaan telah mengajukan status TSP per tanggal 26 Mei. Raihan tersebut kurang 10% dari total 240.000 perusahaan yang diperkirakan membutuhkan status tersebut pada 31 Oktober, mendatang ketika perpanjangan Pasal 50 Inggris terbaru akan berakhir. Oktober diyakini menjadi batas waktu terakhir bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.

Baca Juga: Inggris Siapkan UU Batasi Tarif Energi untuk Rumah Tangga

"Jika benar-benar serendah ini, kami masih jauh dari harapan pertama untuk siap menghadapi Brexit. Angka ini jumlah yang sangat rendah," ujar Mike Spicer dari British Chambers of Commerce.

Menurut Matt Griffith dari Kamar Dagang Bristol mengutarakan, bahwa data TSP menurutnya mengerikan. "Pelajarannya adalah bahwa sebagian besar perusahaan kecil bahkan hampir belum bersiap untuk menghadapi skenario No Deal," jelasnya.

Sebuah catatan Kabinet yang bocor ke Financial Times pada hari Rabu mengungkapkan para menteri telah diperingatkan bahwa akan dibutuhkan "setidaknya empat hingga lima bulan" untuk meningkatkan kesiapan perdagangan untuk aturan pemeriksaan perbatasan yang baru. Ini juga menunjukkan bahwa para pejabat sedang pertimbangkan "insentif keuangan untuk mendorong eksportir dan importir untuk mendaftar skema baru".