Proyek MRT Fase II Dipantau KPK dan LKPP

Selain itu, Deputi bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya turun tangan untuk menghalau pihak manapun yang mencoba ikut campur tangan pada pengerjaan proyek tersebut. Karena berdasarkan pengalaman , proyek besar itu biasanya digunakan beberapa oknum untuk mencari keuntungan.

“Kita sama-sama tahu bahwa proyek ini bukan kecil waktunya juga terbatas. Biasanya kalau ada uang cakup besar biasanya disitu. Banyak kepentingan yang masuk kesitu. Belum lagi ada intervensi. Pada kesempatan ini kami membuka diri jika pada saat pelaksanaanya mendapat intervensi untuk menghubungi kami,” jelasnya.

Lalu lanjut, , dirinya juga meminta kepada internal MRT Jakarta untuk menjaga kepercayaan ini. Jangan sampai justru internal dari MRT itu sendiri yang melanggar perjanjian dengan tersangkut kasus korupsi.

“Maksud saya penandatangan integritas ini penting tapi lebih penting mengimplementasikan,” kata Wawan.

Hal ini pernah terjadi ketika Pilkada serentak 2015. Usai Pilkada, salah satu Guberur salah satu Provinsi membawa Walikota dan Bupati untuk pelatihan di KPK.

Namun pelajaran mengenai pencegahan tersebut tidak dijalankan oleh kepala daerah. Alhasil dua bulan kemudian, bupati dan walikota tersebut di tangkap oleh KPK karena korupsi

“Terkait dengan fakta integritas ini baik. Ini cerita tahun 2015 ada pilkada serentak gubernur membawa Walikota Bupatinya dibawa ke KPK. Beliau mengatakan beliau di karantina seminggu. Terakhir setelah seminggu ada penandatanganan fakta integritas. Dua bulan kemudian ditangkap,” jelasnya

(Feby Novalius)