Tak Ada Utang Khusus, Hanya Istana Presiden Dibangun Pakai APBN

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menekankan, pemerintah tidak akan membuat utang khusus untuk pembangunan ibu kota baru.

Selain itu, program pemindahan ibu kota ini juga tak akan mengambil dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 Baca Juga: Menteri Bambang: Tak Ada Utang Khusus Bangun Ibu Kota Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemerintah akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan melibatkan pihak swasta maka pembangunan tak akan bergantung pada APBN.

"Tidak bergantung kepada APBN berarti kan, memperkecil kemungkinan berutang. Jadi nanti tidak akan membuat utang khusus hanya untuk membangun ibu kota baru," kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dia menyatakan, pembangunan yang bakal menggunakan APBN hanyalah Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Hal ini diperlukan sebab bangunan tersebut merupakan objek vital, oleh sebab itu pendanaan dan pembangunan akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah.

"Kita minimalkan penggunaan APBN, yang jelas istana negara pembangunannya pakai APBN," kata dia.

 Baca Juga: Istana Presiden di Ibu Kota Baru Dibangun 2021

Dia menyatakan, kerjasama dengan pihak swasta nantinya akan bersifat investasi. Di mana memanfaatkan kemampuan finansial badan usaha tersebut untuk membangun, dengan memberikan hak konsesi untuk mengelola dalam jangka waktu tertentu.

Misalnya, dalam waktu 20 tahun pihak swasta diberikan hak kelola atas investasinya melakukan pembangunan, sehingga baik untuk pemeliharaan maupun penerimaan menjadi hak mereka. Namun, setelah habis masa konsesi maka bangunan tersebut menjadi aset negara.

"Jadi aset tetap milik negara. Tidak ada istilahnya dalam skema KPBU swastanya bisa mengambil jadi aset," katanya.