Restrukturisasi Krakatau Steel Berujung PHK Massal? Ini Pengakuan Silmy Karim

JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KS) akan melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kinerja perseroan. Salah satunya dengan merestrukturisasi perusahaan agar lebih berdaya saing di masa mendatang.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari pekerja yang beranggapan restrukturisasi identik dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Imbasnya, para pekerja merasa resah dan melakukan unjuk rasa.

Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bisnis pengolahan baja ini sebenarnya cukup strategis. Berkembangnya infrastruktur dan industri manufaktur seharusnya menjadi peluang industri baja lebih berkembang.

 Baca Juga: Bos Krakatau Steel Ajak Anak Usaha Sama-Sama Selamatkan Bisnis Baja

Namun, langkah untuk memperbaiki kinerja KS memerlukan upaya ekstra. Strategi yang diambil perseroan harus komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Upaya restrukturisasi perusahaan yang berkantor pusat di Cilegon, Banten, itu diungkapkan oleh Direktur Utama KS Silmy Karim. Ada tiga fokus restrukturisasi yang akan dilakukan, yakni restrukturisasi utang, restrukturisasi bisnis, dan restrukturisasi organisasi.

“Ini tujuannya agar Krakatau Steel lebih efisien dan berdaya saing di tengah persaingan industri baja global yang sangat kompetitif,” ujar Silmy dalam keterangan resminya kemarin.

 Baca Juga: Ramai Soal Krakatau Steel PHK Massal, Sebenarnya Ada Apa Sih?

Dia menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan perseroan adalah penjualan aset-aset noncore, perampingan organisasi, mencari mitra bisnis strategis, spin-off, serta pelepasan unit kerja yang semula bersifat cost center yang hanya melayani induk perusahaan, menjadi bagian dari pengembangan bisnis anak perusahaan sehingga bersifat profit center.

“Program ini disebut juga cost to profit center,” ujar Silmy. Dalam laporan keuangan perseroan yang diterbitkan beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa sepanjang 2018 emiten berkode KRAS itu mencatatkan kerugian USD74,82 juta atau sekitar Rp1,05 triliun (kurs Rp14.140 per dolar AS).

Angka ini lebih baik dibandingkan kinerja perseroan pada 2017 yang mencatatkan rugi USD81,74 juta. Kini telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir akibat besarnya beban perusahaan. Pada laporan keuangan kuartal I/2019, Krakatau Steel juga mencatatkan rugi periode berjalan sebesar USD62,32 juta atau sekitar Rp881 miliar.

 Baca Juga: Tak Ingin Bangkrut, Krakatau Steel Lakukan Restrukturisasi

Kerugian ini meningkat dibanding periode sama tahun lalu, yang hanya US4,86 juta atau sekitar Rp68,7 miliar. Menurut Silmy, dalam menjalankan perampingan organisasi, perseroan melibatkan anak-anak usaha KS Group.

Program ini diyakini akan membuat unit-unit kerja di internal Krakatau Steel akan lebih optimal sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif. Adapun anak perusahaan yang mendapat tambahan karyawan dari KS akan dapat mengembangkan bisnisnya untuk mendapatkan pasar dan pendapatan baru dari luar KS Group.

“Saya mengajak seluruh anak usaha KS untuk bersama-sama menyelamatkan bisnis baja KS karena untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu mengedepankan semangat gotong-royong dan kebersamaan semua pihak,” ujarnya.

Mengenai demonstrasi para pekerja, Silmy mengatakan bahwa program restrukturisasi dan transformasi memang tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, manajemen menjamin program ini dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

“Jadi tidak benar ada PHK massal kepada karyawan Krakatau Steel. Restrukturisasi organisasi tidak selalu identik dengan pemutusan hubungan kerja, ada banyak cara dalam perampingan struktur organi sasi,” jamin Silmy.

Dia menambahkan, manajemen terus mengupayakan komunikasi yang harmonis dengan para pemangku kepentingan terkait, khususnya serikat dan karyawan, pemerintah pusat maupun daerah, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam men jalankan program restrukturi sasi ini.

Silmy menambahkan bahwa program ini perlu dilakukan guna menyelamatkan produsen baja nasional yang memiliki aspek strategis dalam pembangunan ekonomi nasional ini, sebagai tulang punggungin dustri dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di Indonesia.

“Selain itu, diharapkan dengan program ini Krakatau Steel akan lebih lincah dalam pengem bangan bisnis dan pasarnya di masa mendatang,” ucapnya. Bisnis baja di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan berat.

Masuknya baja impor dari China ditengarai menjadi penyebabnya. Data Kementerian Perdagangan pada awal tahun ini menyebutkan, kebutuhan impor baja Indonesia mengalami peningkatan 55% dari semula 52% guna memenuhi kebutuhan baja nasional sebanyak 14,2 juta ton pada 2018.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform and Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dilihat dari perkembangannya, industri baja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga energi, permintaan, dan pasokan global.

Dari sisi global, pada 2013 China sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia mengalami over supply sehingga harga baja global mengalami penurunan. Menurut Yusuf, karena kelebihan produksi, baja China kemudian diekspor ke negara-negaraAsia, termasuk Indonesia.

Akibatnya, produsen baja Indonesia, termasuk Krakatau Steel, harus bersaing dengan produk impor baja dari China. “Itulah yang menyebabkan pertumbuhan konsumsi baja nasional tidak diimbangi dengan pertumbuhan industri baja nasional. Karena industri baja merupa kan industri yang mahal, maka diperlukan investasi yang tidak sedikit,” ujarnya.

Pemerintah sudah mengambil langkah tepat untuk memberikan insentif bebas pajak untuk industri baja, namun hal itu tidak bisa berdiri sendiri.

“Solusinya tidak bisa parsial, untuk menyelamatkan Krakatau Steel, pemerintah juga bisa menempuh cara penyertaan modal negara melalui APBN,” katanya. Di samping itu, kata Yusuf, komponen pendukung seperti harga energi, gas, dan pasar juga menjadi unsur penting.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pemerintah dapat memulai dengan memetakan proyek infrastruktur dan manufaktur, pertahanan yang dapat diisi oleh produsen baja nasional.

“Dengan pertum buhan ekonomi nasional yang diprediksi terus meningkat di tahun-tahun mendatang, dan rencana pemerintah yang masih akan menggenjot infrastruktur dan manufaktur yang bahan bakunya memerlukan komponen baja, peluang Krakatau Steel untuk bertahan masih ada,” imbuh Yusuf.

Dia memberikan catatan, agar perusahaan nasional bisa bersaing, harus ada niat dari pemerintah untuk serius menjadikan industri ini sebagai industri strategis dan menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.

Demo Tolak Restrukturisasi

Kemarin, ribuan buruh dari sejumlah perusahaan di bawah PT Krakatau Steel melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Teknologi PT KS, Cilegon, Banten. Mereka menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang akan dilakukan PT KS.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC) tersebut dimulai dari kawasan PT KS. Usai melakukan orasi para buruh bergerak ke depan Kantor Pemkot Cilegon di Jalan Jend Sudirman, Kota Cilegon.

Dalam aksi para buruh yang juga tergabung dalam Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS) menolak rencana restrukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT KS karena dianggap mengancam masa depan para buruh dan keluarganya.

Buruh meminta PT KS memikirkan kembali kebijakannya melakukan restrukturisasi dan PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PT Krakatau Steel. “Kami khawatir terjadi PHK sepihak. Bagai mana nasib kami dan masa depan keluarga kami? Ini yang perlu dipikirkan oleh perusahaan,” desak Ipin Saripudin, salah seorang buruh yang mengikuti aksi tersebut.

Para buruh khawatir jika terjadi restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel, ada PHK yang akan menimpa ribuan buruh yang selama ini menggantungkan hidup dari perusahaan di bawah PT KS.

Dampak lainnya nanti pengangguran dan ke miskinan di Provinsi Banten akan bertambah jika terjadi PHK. Koordinator pengunjuk rasa, Muhari Machdum, mengatakan, aksi yang dilakukan bertujuan untuk sama-sama para buruh berjuang agar kebijakan restrukturisasi dan PHK sepihak tidak dilakukan oleh pihak PT Krakatau Steel.

Sebab, jika kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan akan berdampak terhadap ribuan buruh yang terancam dipecat. “Saya minta rencana ini dibatalkan karena kenyataannya mulai 1 Juni 2019 sudah ada sekitar 529 karyawan outsourching yangdirumahkandari total 2.600 karyawan,” kata Muhari.

Dia mengaku sudah bekerja sekitar 20 tahun sebagai pekerja outsourching PT KS, meski pun sebelumnya ia pernah juga menjadi karyawan organik di PT KS. Namun dengan alasan efisiensi dan alasan lain saat ini rencananya 2.600 karyawan outsourching di bagian produksi baja PT KS tersebut akan dirumahkan setelah Agustus 2019.

“Intinya kami menolak dirumahkan, apalagi di-PHK sepihak. Kami dari serikat tidak pernah diajak bicara membahas persoalan ini,” kata Muhari yang juga Wakil Ketua Umum Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS).

(Dani Jumadil Akhir)