Harus Disetujui DPR, Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Kelola Utang

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat, Banggar memperingatkan soal utang pemerintah.

Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis meminta pemerintah supaya hati-hati dalam melakukan penambahan utang di 2020. Dia pun meminta setiap penambahan utang harus melalui persetujuan DPR.

"Catatan kami (DPR), jika pemerintah memutuskan menambah utang untuk mempercepat pembangunan negara agar melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. Dan tetap menjaga rasio utang sesuai dengan undang-undang dan persetujuan DPR," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Baca Juga: Pesona Pasar Modal Peringan Beban Utang Negara

Sementara itu, lanjut dia, untuk pembiayaan non utang, DPR meminta pemerintah harus mendorong efektivitas pembiayaan investasi pada kisaran 0,3% hingga 0,5% dari PDB.

"Kedua meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur kewajiban penjaminan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, UMI," pungkas dia.

Kenedy Azis juga meminta pemerintah supaya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di 2020 harus bisa mencapai level Rp6.500.

Baca Juga: Sri Mulyani Cerita soal Utang Pemerintah Rp4.571 Triliun

"Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada 2020 diperkirakan pada kisaran Rp14.000-Rp14.500 per USD. Namun fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah untuk optimistis bisa membuat nilai tukar rupiah menjadi Rp6.500 per dolar AS," ujar dia Selasa (7/8/2019).