Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, proyek yang masuk ke dalam PSN perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Utamannya adalah dukungan dalam pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan jalan tol.
“Percepatan pembangunan PSN jadi salah satu perhatian pak Presiden, beliau pantau dari waktu ke waktu. Pemerintah dari instansi terkait dari Kemenkoperek, Kementerian PUPR, Kemenkeu, BPKP bersinergi dan sertakan masyarakat untu pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur,” jelasnya
Isa berharap jika MoU ini bisa direalisasikan dan tidak hanya sebatas di atas kertas saja. Isa juga meminta agar proses pembayaran dana talangan ini bisa sesuai dengan tata kelola keuangan untuk penyelenggaraan dan administrasi dokumen keuangan negara.
“Perlu dipahami, MoU bukan jaminan pembayaran tapi dana sudah tersedia dengan talangan lebih dulu. Proses ini harus berbanding lurus dengan penerapan tata kelola keuangan untuk penyelenggaraan dan administrasi dokumen keuangan negara. Kami selalu lihat untuk tanah PSN,” jelasnya.
(Feby Novalius)