6 Fakta di Balik Kartu Sakti Jokowi, Rp10 Triliun untuk Pengangguran

JAKARTA - Janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu lalu yakni penyediaan tiga kartu sakti dipastikan bakal terealisasi. Itu setelah alokasi dana tiga kartu sakti tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Berikut fakta-fakta soal 3 Kartu Sakti Jokowi yang dikutip Okezone dari Koran Sindo:

1. APBN Danai Kartu Jokowi

Tiga kartu sakti itu adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“Pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari presiden waktu itu,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

2. Pengangguran Diberi Modal

Sri Mulyani mengatakan, untuk Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun yang diperuntukkan bagi 2 juta penerima manfaat.

Baca Juga: 3 Kartu Sakti Baru Presiden Jokowi, Sri Mulyani: Inisiatif Bagus

“Kita juga akan mendesain Rp10,3 triliun untuk Kartu Prakerja, yaitu untuk 1 juta (penerima) melalui pelatihan digital dan 1 juta (penerima) pelatihan reguler. Saat ini desain program masih di bahas antar menteri terkait di bawah koordinator Menko Pereko nomian,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam waktu empat tahun mendatang setidaknya 780.000 mahasiswa yang juga akan menerima KIP Kuliah. “Ini adalah menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp4,8 triliun dengan tambahan Rp7,6 triliun. Nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020, startnya Rp4,8 triliun. Nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah enrolmentnya juga akan meningkat,” jelasnya.

3. Kartu Sembako

Berkaitan dengan Kartu Sembako Murah, pemerintah akan meredesain program Beras Sejahtera (Rastra) yang ada saat ini. Dia memastikan jumlah rumah tangga maupun penerima manfaat akan ditingkatkan.

Baca Juga: Pamerkan 3 Kartu Sakti, Jokowi Ajak Pilih Pemimpin yang Berpengalaman

“Untuk kartu sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat,” katanya.

4. Gaji ke-13

Sri Mulyani menambahkan, untuk belanja pegawai baik gaji ke-13 ataupun tunjangan hari raya (THR) akan dipertahankan, namun belum dapat dipastikan jumlahnya. “Seperti beberapa tahun kita akan lihat jumlahnya mencakup seluruh gaji pokok dan tukin, most likely kita tetap akan pertahankan itu,” paparnya.

Saat membuka rapat terbatas tentang pagu indikatif RA PBN 2020, Presiden Jokowi meminta jajarannya mempersiapkan RAPBN 2020 yang dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global.

“RAPBN 2020 harus di rancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga agar tetap sehat, tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ungkapnya.