Bakal Ada Tol Bekasi-Tangerang di Atas Laut Utara Jakarta

JAKARTA – Satu proyek besar sedang dipersiapkan pemerintah. Proyek dimaksud adalah tol yang membentang di atas perairan utara Jakarta yang menghubungkan Bekasi dan wilayah Banten.

Tol tersebut diharapkan menjadi solusi kemacetan yang mendera ibu kota sekaligus difungsikan sebagai tanggul. Rencana tol tersebut diungkapkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pekan lalu. Sejauh ini proyek masih dalam kajian yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah Belanda dan Korea Selatan.

Ditargetkan pada 2020 nanti detail desain bisa diselesaikan. Namun, dipastikan nanti bentuk fisik tol tersebut berupa jembatan. Tol itu juga akan difungsikan sebagai tanggul laut.

“Dari dinamikanya dalam pembangunan mungkin bukan tanggul, tapi tol. Tol yang nanti apabila diperlukan akan menjadi tanggul laut,” ungkap Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Hari Suprayogi di Jakarta, pekan lalu.

Baca Juga: Jika Tol BORR Mangkrak, Kontraktor Tak Diberi Dispensasi Waktu

Wacana pembangunan tol di perairan utara Jakarta sebenarnya sudah lama digagas. Proyek itu kembali mengemuka setelah review atas masterplan rancangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Dalam peninjuan ini, Kementerian PUPR melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda (MIW) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang berperan sebagai donatur untuk pengkajian. Hasilnya, mereka bersepakat melanjutkan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara(PTPIN) atau NCICD Tahap II.

“Itu hanya me-review, sebenarnya hanya me-review masterplan dari yang sudah ada itu kita review, ditambah dengan desain. Dalam perjalanannya pasti ada dinamikakan,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR memperkirakan proses pembangunan tanggul laut ini selesai 30 tahun ke depan. Sebagai informasi, proyek ini muncul sebagai bagian program penanganan turunnya permukaan air tanah di Jakarta agar tak tenggelam di masa depan.

Baca Juga: Beton Tol BORR Ambruk, Jasa Marga hingga PTPP Bisa Kena Sanksi

Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko secara terpisah membenarkan Indonesia telah memperbarui nota kerja sama dengan Korsel dan Belanda yang sebelumnya berakhir pada Mei 2019. Selanjutnya pihak terkait menyusun draf rencana pembangunan.

Dia membenarkan nota kerja sama ini merupakan lanjutan dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang telah terbangun tanggul sepanjang 20,1 kilometer. “Jadi sekarang baru tahap draf konseptual desain, itu stage III.

Nanti (dilanjutkan sampai) IV-VII sampai selesai,” kata Jarot. Menurut dia, pemanfaatan tanggul laut sebagai jalan berbayar menjadi salah satu opsi yang akan mengemuka dalam pembahasan draf konseptual itu. “Untuk detail desainnya, kita masih menunggu. Itu 2020 kalau tidak ada halangan detail disainnya bisa selesai,” katanya.

Kapan tol dimaksud mulai dibangun?

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menandaskan, rencana pemerintah membangun jalan tol di atas tanggul masih membutuhkan kajian panjang. Selain itu, rencana tersebut juga masih harus disetujui oleh semua pihak, termasuk Presiden dan DPR.