Pergantian Direksi BUMN Jangan karena Politis

JAKARTA - Pergantian direksi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendaknya dilakukan secara proporsional dan dijauhkan dari kepentingan politik. Substansi pergantian direksi harus mempertimbangkan kinerja agar ke depan perusahaan pelat merah bisa lebih kompetitif.

Dalam sepekan terakhir, wacana pergantian direksi BUMN mencuat seiring munculnya kabar pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Sejumlah perusahaan BUMN, termasuk perbankan, disebut-sebut akan menggelar RUPSLB dengan agenda evaluasi semester I/2019.

"Beberapa BUMN terbuka atau publik juga diminta laporannya untuk evaluasi kinerja selama semester pertama. Tentu sesuai ketentuan harus melalui RUPSLB," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurna di Jakarta, Rabu (17/7).

 Baca Juga: Menteri Rini Beri Sinyal Rombak Direksi Bank BUMN

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo tidak menepis perihal isu perombakan manajemen di sejumlah bank BUMN. Hal ini menurutnya agar kinerja bank pelat merah semakin optimal. "Ya biar optimal kan tukar tempat," ujarnya.

Kendati demikian, baik Gatot maupun Fajar, belum mau membeberkan mengenai kapan RUPSLB di sejumlah BUMN itu akan digelar. "Tunggu saja, tunggu Bu Menteri," kata Gatot.

Menurut Gatot, Kementerian BUMN memiliki tiga tujuan berkaitan dengan RUPSLB. Pertama, melihat kinerja laporan keuangan selama semester I/2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan. Selain itu manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond. Menurutnya, proses-proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan.

 Baca Juga: Adu Besar Laba Bank BUMN, Siapa Juaranya?

Menurut Gatot, saat ini ada lima BUMN yang diminta menyelenggarakan RUPSLB, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Sekretaris Perusahaan BRI Bambang Tribaroto mengatakan pihaknya belum mendapat arahan dari direksi mengenai rencana RUPSLB untuk pergantian direksi. Menurutnya, terakhir kali diadakan RUPSLB perseroan pada awal Januari 2019 lalu dengan mengangkat Sunarso sebagai wakil direktur utama BRI. "Belum ada arahan dari manajemen," ujar Bambang, Selasa (16/7).