Pergantian Direksi BUMN Jangan karena Politis

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira menilai pergantian direksi BUMN untuk sektor perbankan ditengarai bernuansa politis. Jika dipaksakan, hal tersebut akan membuat kinerja perbankan tidak optimal.

"Upaya pergantian direksi BUMN di jeda waktu sebelum pergantian kabinet lebih bernuansa politis daripada kinerja. Apalagi kalau yang dipaksa ganti adalah bank-bank BUMN dengan kinerja cukup baik," ujar Bhima.

Dia pun menyarankan agar Kementerian BUMN tidak mengambil tindakan yang gegabah dalam menginstruksikan kinerja BUMN.

"Harus hati hati lah, ini kan BUMN sedang banyak dapat penugasan, utang naik dan ada tekanan eksternal, jangan ditambah tekanan politik jangka pendek," jelasnya.

Kalangan DPR juga mempertanyakan rencana RUPSLB perusahaan-perusahaan BUMN. Anggota Komisi VI yang membidangi sektor BUMN, Nasril Bahar, mengatakan wacana pergantian direksi BUMN yang digulirkan Kementerian BUMN belum dibahas serius di DPR. Meski begitu pihaknya di Komisi VI akan mempertanyakan alasan-alasan rencana pergantian dewan direksi tersebut melalui rapat umum pemegang saham luar biasa.

"Kalau saya sendiri belum mendengar secara resmi. Namun tentu kami di DPR akan mempertanyakan alasan-alasan pergantian tersebut," ujar Nasril.

Menurut dia, DPR tidak memiliki kewenangan mengenai pergantian direksi BUMN. Meski begitu Kementerian BUMN tidak boleh menabrak aturan. “Misalnya jika masa jabatan rata-rata direksi itu lima tahun tentu harus dievaluasi setiap tahun. Kalau ada hal yang luar biasa berati ada sesuatu yang tidak beres di BUMN itu sendiri,” ujarnya.