Pembangunan 2 KEK Industri di Jawa Berorientasi Ekspor

Pemerintah telah menginisiasi beberapa program untuk peningkatan kompetensi SDM, antara lain pendidikan vokasi yang link and matchantara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

"Apalagi, pemerintah sudah keluarkan PP No 45/2019 untuk super deduction tax. Jadi itu yang akan kami dorong," ungkapnya.

Pemerintah juga melakukan peningkatan kemampuan (upskilling) SDM industri dengan program Diklat 3in1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana pembangunan KEK di Pulau Jawa telah dibahas dalam rapat koordinasi di kementerian yang dipimpinnya. Selama ini, pengembangan KEK industri dilakukan di luar Jawa dengan tujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi, karena banyak permintaan untuk pembangunan KEK industri di Pulau Jawa, sehingga pengembangan KEK di kedua wilayah tersebut dikoordinasikan dengan beberapa kementerian terkait, temasuk Kemenperin.

“Kesepakatannya adalah KEK industri boleh di Jawa, tetapi ada kriteria supaya tidak menggangu industri yang sudah ada di luar KEK," terangnya.

Darmin memastikan, pengembangan KEK di Pulau Jawa tidak akan mengubah aturan apapun yang telah ditetapkan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang KEK Nomor 96/2015 tentang fasilitas dan kemudahan KEK dan PP Nomor 100/2012 tentang Penyelenggaraan KEK.

“Dengan mengacu pada kriteria yang harus dipenuhi, tentunya tidak akan mengganggu industri lainnya yang sudah ada, khususnya KEK di luar Jawa,” imbuhnya.

Saat ini sudah ada 12 KEK yang berjalan dengan komitmen investasi mencapai Rp104,54 triliun, yakni KEK Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Tanjung Kelayang, Sorong, Arun Lhokseumawe, dan Galang Batang.

(Dani Jumadil Akhir)