Defisit BPJS Kesehatan Bisa Rp28 Triliun, Sri Mulyani Endus Adanya Kecurangan

Pasalnya, lanjut dia, dalam hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat beberapa temuan fraud dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan.

"Seperti kebijakan yang berhubungan dengan rumah sakit daerah atau kategori rumah sakit ada yang mengaku kategori lebih tinggi, sehingga waktu menagih ke BPJS Kesehatan jadi lebih mahal. itu juga hampir lebih dari 660 rumah sakit di downgrade. Itu sendiri saja sudah bisa hemat berapa banyak, puluhan bahkan ratusan miliar," tuturnya.

"Kita juga mau minta BPJS Kesehatan untuk bangun sistem untuk talangi kemungkinan terjadi fraud, seperti over klaim, tidak ada pasiennya tapi kemudian diklaim," tambah dia.

Dalam hal melibatkan pemerintah daerah, kata Sri Mulyani, diminta untuk melakukan pemeriksaan data peserta lebih ketat untuk memberikan layanan yang sesuai. Termasuk juga dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan fasilitas kesehatan dan rumah sakit.

"Sehingga peranan pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya mendaftarkan peserta, tapi juga diharapkan memiliki peran lebih besar dalam lakukan screening dan koordinasi termasuk pengendalian, terutama pengawasan faskes tingkat lanjut atau rumah sakit," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)