Menurutnya, BPK mengemban tugas penting, untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, setiap Rupiah dalam APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ungkap dia.
Baca Juga: Jokowi: Untuk Menjadi Negara Kuat Tidak Bisa Jalan Sendiri
Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47%. "Di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018," pungkas dia.
(Fakhri Rezy)