MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Beredar kabar bahwa Ibu Kota Negara yang baru dikuasai oleh nama besar yakni Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Benarkah?
Mengomentari hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantah perihal tersebut. Dia menekankan, sebagian besar tanah merupakan milik pemerintah.
Baca juga: Menteri Basuki Ditelepon Sri Mulyani soal Anggaran Pindah Ibu Kota
Untuk diketahui, pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) disediakan tanah seluas 180 ribu hektare (ha). Di mana pembangunan kawasan induk ibu kota dimulai dengan seluas 40 ribu ha, sehingga bisa dilakukan perluasan ke depannya.
"Sepanjang yang saya tahu, tak ada nama-nama tertentu di dalam kepemilikan tanah. Lebih dari 90% itu tanah negara. Jadi jangan berpikir dengan pemindahan ibu kota ada orang yang dapat keuntungan (karena kepemilikan lahan)," ujar Sofyan dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Proyek-Proyek di Kaltim Ini Diajukan Jadi PSN
Meski demikian, dia mengakui, memang ada kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang akan diubah menjadi ibu kota baru. Namun pembangunan itu turut memperhatikan lingkungan sebab konsep ibu kota baru adalah green city.
"Tapi HTI itu juga bukan milik tokoh tertentu," kata dia.
Baca juga: Soal Anggaran Ibu Kota Baru, Sri Mulyani: Masih Pelajari Masterplan-nya
Sofyan menjelaskan, data detail kepemilikan lahan memang akan terlihat usai pemerintah menyelesaikan proses Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Meski demikian, kata dia, hingga saat ini IP4T menunjukkan sebagian besar lahan memang dimiliki negara.
"Kalau pun harus ada lahan yang dibebaskan itu hanya untuk kebutuhan jalan-jalan saja. Itu juga akan kita freeze dulu supaya tidak terjadi spekulasi di sana," ungkapnya.