MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Program Satu Juta Rumah masih menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan. Tujuan dibuatkan program ini untuk mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog) yang mencapai 7,6 juta unit.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pada lima tahun ke depan, pemerintah akan tetap membangun infrastruktur. Termasuk juga infrastruktur dasar seperti perumahan.
Baca Juga: 847.611 Rumah Sudah Terbangun hingga Agustus 2019
"Dalam rangka implementasi visi Presiden, Kementerian PUPR akan melakukan percepatan penyediaan perumahan yang merupakan salah satu infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pembangunan SDM unggul bagi seluruh masyarakat," ujarnya saat ditemui di Hotel Best Western, Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Untuk mendorong program sejuta rumah, ada enam hal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Langkah pertama adalah dengan melakukan penyesuaian harga rumah subsidi.
Namun penyesuaian harga rumah subsidi ini tidak akan mengalami kenaikan terlalu tinggi. Sebab, penyesuaian harga rumah subsidi ini tetap mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Enggak karena nanti kita hitung. Ada inflasi nanti semua kita masuk kehitung,” ucap Khalawi.
Baca Juga: Skema Rumah Subsidi untuk PNS Belum Bisa Jalan Tahun Ini
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan standarisasi bangunan melalui revisi pedoman teknis pembangunan rumah sederhana. Berikutnya penyediaan perumahan terjangkau di lokasi strategis atau transit oriented development (TOD).
“Kekuatan kalau kita gempa 8 magnitudo itu masih aman strukturnya besinya minimal 10. Hal-hal yang di permen dulu ada yang kaku misalnya 15-16 kan enggak harus gitu nanti nongol malah mengurangi ruang tapi kekuatanya sama,” katanya,
Hal lain yang juga akan dilakukan yaitu pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI/Polri dan milenial. Termasuk juga pembangunan rumah swadaya sebagai homestay, dan rumah khusus sebagai guest house di kawasan pariwisata serta kawasan industri.
"Terakhir, inovasi kebijakan penyediaan perumahan berupa pembangunan perumahan berbasis komunitas (P2BK) dan mendorong pembangunan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang," kata Khalawi.