72 UU Terkait Investasi Sudah Usang, dari Zaman Belanda hingga Overlapping

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah akan merevisi 72 Undang-Undang (UU) lewat pembentukan Omnibus Law. Hal ini dilakukan dalam rangka mendongkrak investasi khususnya dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

Wacana ini juga sekaligus menjawab tantangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluhkan soal minimnya investor yang melirik kesempatan berinvestasi di Tanah Air.

Hal itu dikarenakan masih rumitnya proses perizinan, dan sejumlah regulasi yang dianggap justru mempersulit para investor tersebut untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Presiden perintahkan ke kami, pokoknya dalam satu bulan ini Omnibus Law itu harus digunakan untuk merevisi lebih dari 72 undang-undang yang antara satu sama lainnya sudah banyak yang tidak cocok," ujarnya saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Diisukan Resesi Ekonomi, Bos OJK: Permodalan Indonesia Masih Kuat

Omnibus Law merupakan suatu rancangan undang-undang, yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Menko Luhut meyakini jika upaya pembentukan ini bisa menjadi solusi atas regulasi perizinan yang sudah tak lagi efektif.

"Karena mungkin itu masih ada yang merupakan produk dari zaman Belanda, dari tahun 1980-an, atau bahkan tahun 1990-an. Di mana mungkin UU itu sudah tidak cocok lagi, tapi masih ada," jelasnya.

Menurut Luhut, dalam waktu sebulan ke depan rancangan Undang-Undang (RUU) akan segera dibahas oleh Sekertariat Kabinet dan juga Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Baca Juga: Jokowi Ingin Ada Perbaikan Ekosistem Investasi

Mengenai pokok-pokok apa saja yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya pembenahan regulasi terkait aspek-aspek kemudahan berinvestasi itu, Luhut mengaku, hal itu sangat banyak. Jika rampung, diharapkan investasi asing bisa berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia.

“Banyak sekali. Pokoknya kita buat matriks, dan menemukan bahwa ternyata se-ASEAN itu, kita ini yang paling rumit untuk orang berinvestasi karena peraturan-peraturan dan perizinan," ucapnya.

(Rani Hardjanti)