BUMN Ditawarkan Bangun Apartemen di Ibu Kota Baru

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyiapkan diri terkait proyek pemindahan ibu kota. Pasalnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan proyek tersebut.

Asal tahu saja, untuk memindahkan ibu kota, pemerintah membutuhkan Rp466 Triliun. Dari jumlah tersebut hanya 19% yang berasal dari APBN.

Pemerintah memang menyiapkan skema lainnya, seperti investasi langsung dan juga Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk BUMN, nantinya diproyeksikan untuk masuk pada skema KPBU dan investasi langsung.

“Dari 466 triliun hanya 19% dari APBN, dan APBN-nya tidak akan menganggu pajak tapi bergantung kepada pengelolaan aset. Bumn bisa terlibat dengan skema KPBU,” ujarnya dalam acara konsultasi publik dengan BUMN Penyusunan RPJMN 2020-2024 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).