JAKARTA - Lembaga pemeringkat utang Internasional Moody's Investor Service menyebut adanya risiko gagal bayar dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berutang di perbankan. Tercermin dari kinerja pendapatan perusahaan Indonesia yang kian menurun di tengah ketidakpastian global.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, laporan Moody's menjadi peringatan bagi pelaku usaha dalam negeri untuk mengambil keputusan yang tepat saat ketidakpastian global masih terus terjadi. Mengingat, kondisi global mudah sekali berubah-ubah mengikuti perkembangan isu ekonomi yang ada.
Baca Juga: Moody's Naikkan Peringkat Utang RI, Ini Kata Sri Mulyani
"Itu adalah suatu peringatan yang baik untuk menjadi bahan bagi para pengambil keputusan di tingkat korporasi agar menjadi lebih waspada terhadap lingkungan yang sekarang ini dianggap berubah," ujar dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Menurut dia, selama ini para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya dengan asumsi kondisi ekonomi tertentu, sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga saat ini, maka harus segera berespons dengan mengubah strategi bisnisnya. "Setiap perusahaan harus betul-betul melihat dinamika lingkungan di mana mereka beroperasi," imbuhnya.
Sri Mulyani mengatakan, pelaku usaha kini harus meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnisnya baik di tingkat global maupun regional agar tidak salah langkah. Seperti soal strategi bisnis perusahaan dalam mendulang pendapatan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Karena exposure mereka terhadap pembiayaan sebelumnya, seperti utang tentu juga akan memberikan konsekuensi terhadap biaya yang harus mereka keluarkan untuk bisa membayar kewajiban yang telah dipinjam," jelas dia.
Tak hanya soal pendapatan dan utang, para pelaku bisnis juga harus mampu meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan. Sehingga perusahaan bisa menghadapi pelemahan ekonomi global yang saat ini tengah membayangi.
"Dalam lingkungan ekonomi yang diperkirakan melemah, mereka harus mulai melihat dari sisi efisiensi sehingga kemampuan untuk tetap bisa menghasilkan pendapatan dan biaya semakin efisien, menyebabkan mereka bisa menghadapi kemungkinan pelemahan tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Moody's Upgrade Rating Utang Indonesia, Gubernur BI: Ini Level Tertinggi
Dari sisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan bisnis setiap perusahaan berplat merah tersebut. Dukungan juga diberikan pemerintah dari sisi fiskal bila hal itu diperlukan oleh perseroan.
"Tentu juga terus berkomunikasi dengan Kementerian BUMN, mengenai observasi dan pandangan kami (Kementerian Keuangan) dan tentu kami tetap berharap bahwa itu (laporan Moody's) akan terus menjadi wahana atau cara untuk BUMN-BUMN mengelola risiko yang mereka hadapi" papar Sri Mulyani.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)