Airlangga menyatakan, pihaknya akan melihat data penyaluran dana ke desa fiktif berdasarkan audit BPK. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
"Karena kan itu perlu di audit, kita lihat laporan audit BPK-nya," katanya.
(Fakhri Rezy)