Wawancara Khusus Menhub, Budi Karya Buka Suara Soal Tiket Pesawat hingga Tol Laut

Mengenai pembiayaan yang bersumber dari APBN, apakah kebutuhan Kemenhub untuk transportasi mencukupi?

Memang menjadi satu skema yang umum dalam pengembangan suatu negara yang namanya APBN itu adalah hal dasar. Di Indonesia APBN itu hanya bisa memenuhi 15% dari total kebutuhan infrastruktur. Jadi kalau anggaran Kemenhub itu Rp43 triliun sekarang. Rill yang dibutuhkan harusnya Rp350 triliun.

Nah bagaimana itu dicapai. Ada beberapa hal, pertama seperti penerbangan itu sudah dilakukan secara bisnis, perkapalan juga begitu. Tapi ada satu lagi special effort, yaitu merangkul keterlibatan swasta lebih jauh. Apa itu, kita lakukan kerjasama konsesi, ada di bandara, pelabuhan, terminal bahkan stasiun Kereta Api.

Bahkan kita sudah kerjasama pemanfaatkan untuk Angkasa Pura I dan II, melalui lima bandara. Dari situ kita dapat uang satu tahun itu bisa Rp500 miliar. Artinya, duit ini bisa kita gunakan untuk bangun bandara-bandara kecil di Papua, Maluku. Bahkan secara intensif kita undang operator internasional yakni di Labuan Bajo dan Singkawang, dan Alhamdulillah banyak peminat.

Ini kita lakukan juga dengan bandara AP I dan AP II dikembangkan bersama investor, misalnya Kuala Namu dan Sam Ratulangi. Ini kita lakukan karena praktis tahun depan ekonomi itu melambat. Sekarang bagaimana APBN yang ada itu kita maksimalkan.

Baca juga: Menhub Minta Pilot Garuda Jangan Mogok

Mengenai tol laut, apakah juga melibatkan pihak swasta?

Masih, saya jelaskan bahwa tol laut ini memastikan distribusi dari barang yang ada di Indonesia barat ke timur terjadi. Ke dua mengurangi disparitas. Di Surabaya murah, di Papua mahal.

Pertama kali ini dilakukan dengan PT Pelni, namun kita menjangkau swasta, bahkan akan datang karena kebutuhan laut itu begitu penting maka akan kita lakukan dengan startup untuk memasarkan barang. Barangkali juga nanti bisa mengumpulkan siapa calon-calon pembeli. Kita lakukan pertukaran sederhananya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)