Rosan menambahkan, aturan-aturan dalam omnibus law akan terus disempurnakan hingga pertengahan Januari 2020. Tentunya dari para industri, asosiasi sangat besar kepentingannya dan akan mencari keseimbangannya dan keselarasannya untuk implementasi undang-undang tersebut agar bisa dijalankan dengan optimal.
"Satgas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kecepatan penyelesaian omnibus low," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah akan menyerahkan draf Omnibus Law perpajakan dan lapangan kerja ke DPR sebelum 12 Desember 2019.
"Sebelum tanggal 12 Desember sudah harus memberikan ke parlemen baleg di DPR. Kemudian menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya pertengahan Januari," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)