Terkait target waktu untuk program kartu pra kerja, diharapkan pada Desember ini Peraturan Presiden (Perpres)-nya sudah selesai. Kemudian di bulan Januari, pemerintah akan menyiapkan project management office atau PMO, kemudian di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.
“Kemudian bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” jelas Airlangga.
7 Juta Kuota
Pemerintah, jelas Airlangga akan membangun suatu learning ecosystem, kemudian lembaga pelatihannya, perbankannya. Kemudian dari segi providers dari pemerintah, dari employer-nya baik itu Kadin, Apindo maupun pengusaha.
“Nah yang sedang disiapkan dalam ekosistem itu adalah platform digital, financial technology, kemudian dari job portal-nya,” ujar Airlangga.
Mengenai jumlah peserta, Menko Perekonomian mengemukakan, rencananya yang jadi basis anggaran itu 3 sampai 7 juta. Dengan total anggaran Rp10 triliun, yang murni untuk pelatihan tenaga kerja.
“Jadi kalau modal kerja nanti kita punya program yang kredit usaha rakyat dan yang lain. Jadi kita tidak campur antara pelatihan dan program-program lain. Ini murni untuk pelatihan,” tegas Airlangga.
(Feby Novalius)