JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua kementerian bisa membuka akses data seluas-luasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini menyusul dimulainya pemeriksaan laporan keuangan kementerian tahun anggaran 2019 oleh BPK.
“Akses data saya kira sangat penting. Jadi saya minta semua teman-teman menteri, kita buka saja, tidak perlu ada yang disembunyikan,” kata Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Baca Juga: Soal Anggaran Perjalanan Dinas, Luhut Sebut Hotelnya Kurang Enak
Dia pun meminta untuk setiap kementerian bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara.
Selain itu, sesuai dengan arahan BPK, Luhut juga meminta semua kementerian bisa menjaga komunikasi dengan baik pada instansi tersebut, disertai dengan integritas dan profesional.
Baca Juga: BPK Segera Audit Investigasi Kebobrokan Jiwasraya
BPK juga meminta adanya komitmen untuk bekerjasama dalam tugas masing-masing dan menjaga agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu.
"Mengenai jadwal saya kira juga sangat penting, supaya kita betul-betul memenuhi jadwal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada," kata Luhut.
Dia juga menegaskan, untuk setiap kementerian membuang mental penyeleweng. “Tentu berharap agar nanti hasil pemeriksaan BPK ini bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi kita harus membuang mental-mental yang terlalu banyak main-main kiri-kanan ini,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)