Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi IT pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (public service obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Jadi kami perlu mengambil langkah taktis dan strategis seperti ini sehingga dengan penguatan dan efektivitas pengawasan BBM di seluruh wilayah NKRI mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki," jelas Arifin.
Kapolri Idham Azis menambahkan, komitmen pengawasan dilakukan pihaknya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuda Laut yang dipimpin Kabareskim. Sehingga diharapkan pada tahun ini penyaluran Solar dan Premium bisa dilakukan lebih baik lagi.
"Kami bakal tindak tegas yang melanggar. Untuk itu, saya berkomitmen dengan membentuk Satgas Kuda Laut agar kita mengawal program pemerintah ini," kata Idham.
(Feby Novalius)