DPR Bentuk Pansus Jiwasraya, Nasabah: Yang Penting Kita Dibayar

"Yang ada pansus hanya membuat gaduh dan tidak menjamin pengembalian uang kami," kata Budi.

Oleh karena itu, menurut Budi, seharusnya DPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal upaya penyelamatan Jiwasraya. Bukan malah menjadikan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp13,7 triliun ini sebagai komoditas politik.

“Saya harap kasus Jiwasraya tidak digoreng ke politik karena di beberapa kesempatan sudah jelas kok siapa yang korupsi di sini. Tinggal ditindak saja! Jadi kami harap agar kasus Jiwasraya bisa ditangani secara efektif agar uang kami kembali," kata Budi.

(Feby Novalius)