Sejumlah Pejabat Kemenkeu Tetap Masuk Kerja Walau Virus Korona Mewabah

JAKARTA - Jajaran Kementerian Keuangan akan tetap bekerja di kantor di tengah merebaknya virus korona di Indonesia. Hal ini disampaikan Kemenkeu dalam surat edarannya terkait kebijakan Working From Home (WFH).

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan akan tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasanya. Ketentuan ini dikecualikan bila mengalami indikasi masalah kesehatan.

"Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal," tulis Kementerian Keuangan dalam surat edarannya, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Sebagian ASN Kerja dari Rumah

Begitu pula dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, akan tetap diharuskan masuk kantor dan melaksanakan tugas seperti biasa. Bila terjadi masalah kesehatan, pejabat dapat berkonsultasi dengan pimpinan unit organisasi eselon I atau unit organisasi non eselon.

"Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pejabat setingkat pada Unit Organisasi Non-Eselon, tetap masuk kantor dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, kecuali terdapat indikasi mengalami masalah kesehatan atau hal lainnya, dengan pengaturan lebih lanjut oleh Pimpinan pada Unit

Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi Non-Eselon," tegas Kemenkeu.

Baca Juga: Soal Anggaran Penanganan Virus Korona, Presiden: Sudah Ada Aturannya

Namun bila dilakukan kebijakan lockdown oleh Pemerintah setempat, maka prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

"Dalam hal terdapat kebijakan lockdown dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah maka diberlakukan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Kemenkeu.