Keberhasilan Tangani Covid-19 Jadi Recover untuk Ekonomi RI

Dirinya juga sepakat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.07/2020 yang salah satunya menyebutkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (DBHSDA) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Alasanya, penyelamatan masyarakat dari penularan Covid 19 menjadi prioritas utama. Dan hal itu menjadi kunci utama bagi pemulihan ekonomi.

“Jadi sekarang harus dimobilisasi dana (BHCHT) seperti itu terutama untuk daerah-daerah yang petani tembakaunya tinggi seperti Jatim atau Sumatera Utara. Kan tidak semua petani tembakau, jadi harus clustering dana itu. Atau kalau masih cukup besar cluster dimana yang banyak penyakit atau covid tinggi diutamakan juga. Saya setuju itu dana bagi hasil itu dimanfaatkan untuk melawan corona juga,” papar Didin.

Menurut Didin, yang memprihatinkan selama ini DBHCT belum dimanfaatkan untuk pencegahan Covid. Malah alokasi dana pendidikan yang dipakai untuk membiayai pencegahan wabah Covid 19.

“ Harusnya proyek-proyek yang tidak prioritas ditunda. Jadi ini kayaknya pendekatannya Indonesia kurang pas. Tidak ada sense of crisis dengan menggunakan dana pendidikan dan tidak menggunakan dana-dana proyek nonprioritas. Jadi masih ada mimpi kayaknya mau cepet selesai (pencegahan Covid 19) lalu proyek nanti dilanjutkan. Kayaknya kurang membaca perkembangan yang berat dunia ini,” papar Didin S Damanhuri.

Selain itu, dirinya juga sepakat dengan prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena adanya wabah Covid 19, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibawah 4%. Bahkan ekstrimnya bisa hanya mencapai 0,4%.

“ Pertumbuhan ekonominya saya kira paling tinggi yang berat itu sekitar 2-3 %, bahkan minus. Bisa terjadi yaitu (pertumbuhan ekonomi hanya) 0,4 % kalau mengacu menteri keuangan. Itu angka realistis. Kan pakai perkiraan dengan asumsi semua variable dihitung dan ada cara menghitungnya,” ujar Didin.

(Feby Novalius)