Kartu Pra-Kerja, Korban PHK Dinilai Lebih Butuh Bantuan Tunai

JAKARTA - Program kartu pra-kerja merupakan salah satu andalan pemerintah untuk menanggulangi dampak virus corona atau covid-19 terhadap masyarakat.

Tetapi, program ini dinilai kurang efektif sekarang ini. Bagaimana tidak, program yang akan menghabiskan yang sebesar Rp20 triliun ini tidak serta merta bisa langsung dinikmati masyarakat.

 Baca juga: Gelombang Pertama, Menko Airlangga: 2,78 Juta Peserta Sudah Bergabung Kartu Pra-Kerja

"Banyak yang tidak relevan dari kartu pra-kerja di saat krisis covid-19," jelas pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira kepada Okezone, Kamis (16/4/2020).

Anggaran kartu pra-kerja ini Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.

 Baca juga: Ruangguru di Tengah Kartu Pra-Kerja Tuai Polemik

Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Sambil pelatihan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.

 

Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta skemanya akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).

Lalu, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena covid-19 yang akan dibantu oleh program kartu pra-kerja.

Menurut Bhima, kartu pra-kerja ini tidak menjawab kebutuhan para korban PHK. Ketimbang pelatihan, dia berpendapat para korban PHK ini lebih membutuhkan sokongan dana tunai atau pangan.

 Baca juga: Ruangguru Dapat Proyek Program Kartu Pra-Kerja, Direktur Komunikasi: Tak Ada Penunjukan Langsung

"Kartu pra-kerja tidak menjawab kebutuhan korban PHK. Mereka lebih butuh bantuan tunai, tanpa ikut pelatihan dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bantuan pangan," jelas dia.

Dia melanjutkan, jika program kartu pra-kerja ini dipaksakan dengan adanya pelatihan online yang akan menghabiskan Rp5,6 triliun, artinya program ini sudah gagal ketika lahir.

"Dari sisi anggaran Rp5,6 triliun yang disalurkan untuk pelatihan online hanya untungkan penyedia jasanya. Sayang sekali uang Rp5,6 triliun itu buat pelatihan, kalau dijadikan BLT per orang bisa dapat 1 juta dengan asumsi penerima Rp5,6 juta orang," kata dia.

Dengan bantuan langsung, dia menyebut, dampaknya ke masyarakat bawah akan terasa. Perekonomian secara umum juga akan mendapatkan manfaatnya.

"Langsung terasa multiplier effect ke ekonomi (kalau bantuan langsung tunai). Ritel naik, warung warung kecil kecipratan rezeki. Bukan masuk kantong penyedia jasa latihan online," kata dia.