Staf Khusus Mampu Menjalani Perusahaan Tak Berarti Layak di Posisi publik

Menanggapi polemik ini, Belva dikutip mengatakan dirinya tak ikut dalam pengambilan keputusan. Dikatakan pula, proses pemilihan dilakukan oleh Kementerian Kooordinator bidang Perekonomian.

Peneliti ICW, Egi Primayogha, mengatakan khawatir staf khusus lain akan bertindak serupa dan menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi.

"Yang pertama, ketika kita memilih individu untuk menempati posisi jabatan publik, yang dilihat seharusnya bukan semata-mata soal usia atau label 'milenial' itu sendiri. Tapi harus dilihat, kapasitasnya, integritasnya itu yang paling penting," kata Egi.

"Kapasitasnya dan integritasnya juga harus dilihat dari kacamata bagaimana dia paham bertindak di ruang publik. Jadi tidak semata-mata, ketika dia mampu menjalani perusahaan privat lalu dia bisa dibilang layak untuk menempati posisi publik. Dua hal ini sebetulnya berbeda. Ketika dia mengelola suatu hal yang sifatnya privat seperti perusahaan dengan jabatan publik, seperti stafsus," tambahnya.

Ia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja mereka dan juga relevansi posisi stafsus, termasuk bila posisi tersebut memang relavan saat ini atau tidak.

(Fakhri Rezy)