Staf Khusus Mampu Menjalani Perusahaan Tak Berarti Layak di Posisi publik

JAKARTA - Di tengah penanganan pandemi Covid-19, muncul kritik terhadap beberapa staf khusus milenial presiden atas tindakan yang diduga sebagai penyalahgunaan wewenang. Organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi staf khusus yang diduga punya konflik kepentingan.

Seperti diketahui, Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, pada awal bulan menyurati camat di seluruh wilayah Indonesia mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.

 Baca juga: Belajar di Rumah, Bagaimana Nasib Pembayaran Tunjangan Guru Madrasah Non-PNS?

Selain menjabat sebagai stafsus, Andi adalah pendiri dan ketua eksekutif Amartha. Ia akhirnya menarik surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu dan meminta maaf.