Jika Proyek Hulu Migas Berhenti, Ini Dampaknya

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan sejumlah langkah yang berhasil menjag realisasi produksi migas siap jual (lifting) nasional. Di mana pada kuartal I 2020, lifting migas nasional mencapai 1,749 juta boepd (barrel oil ekuivalen per day) atau sebesar 90,4% dari target lifting nasional sebesar 1,946 boepd.

Keberhasilan menjaga lifting migas diakui Dwi lantaran implementasi pelaksanaan digitalisasi melalui integrated operation center (IOC) sejak 31 Desember 2019 serta beroperasinya layanan one door service policy (ODSP) per Januari 2020.

"Pelaksanaan pilar transformasi tersebut memberikan andil pada upaya peningkatan pengawasan dan memangkas birokrasi dengan penyelesaian berbagai perizinan dalam satu platform layanan ODSP dengan waktu yang lebih cepat, telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan investasi hulu migas 2020 ditengah tantangan wabah Corona Covid-19," kata Dwi, dalam keterangan kementerian ESDM, Senin (20/4/2020).

Baca Juga: Lifting Migas Hanya Capai 1,749 Juta BOEPD pada Kuartal I-2020

Selain fokus pada pencapaian target teknis yang telah ditetapkan pada WP&B, SKK Migas secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan berbagai program Filling The Gap (FTG) agar dapat dicapai penambahan produksi migas melalui penerapan inovasi dan operational excellence di hulu migas. Selain itu SKK Migas juga membuat terobosan-terobosan untuk mengusahakan agar efisiensi di hulu migas dapat semakin ditingkatkan.

Dwi menekankan, insan hulu migas terus bekerja keras memberikan kontribusi yang terbaik agar target di tahun 2020 dapat tercapai di tengah penurunan industri nasional sebagai akibat perlambatan ekonomi dari adanya wabah Covid-19. "Dapat dibayangkan jika operasional hulu migas dan proyek hulu migas berhenti, berapa dampak yang ditimbulkan di industri penunjang, ketenagakerjaan serta ekonomi daerah," pungkas Dwi.

(Feby Novalius)