Mati-matian Bertahan, Pengusaha Minta Iuran BPJS Kesehatan Digratiskan

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai Juli mendatang. Hal tersebut setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat disayangkan. Mengingat, saat ini kondisi belum kembali normal.

Baca Juga: 8 Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Beban Baru di Tengah Covid-19

Justru lanjut Sarman, pemerintah seharusnya memberikan relaksasi kepada para pengusaha. Mengingat, saat ini banyak perusahaan yang berdarah-darah untuk berjuang bisa bertahan di tengah pandemi corona.

"Justru kami dari pengusaha dari bulan lalu itu meminta berbagai retribusi berbagai iuran iuran yang membebani pengusaha selama ini kalau bisa diberikan dispensasi," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (18/5/2020).

 

Jangankan untuk membayar BPJS Kesehatan, untuk membayar gaji pegawai pun para pengusaha mengaku kesulitan. Apalagi, banyak perusahaan yang terpaksa tidak beroperasi akibat adanya pandemi virus corona.

"Kan saat ini pengusaha bagaimana mau bayar iuran orang pendapatannya juga enggak ada," ucapnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Ungkap Sederet Kemudahan Pembayaran Iuran dan Tunggakan

Oleh karena itu lanjut Sarman, seharusnya iuran BPJS Kesehatan bisa digratiskan untuk tiga bulan ke depan. Sehingga beban pengusaha pengusaha pun bisa berkurang untuk bisa bertahan di tengah virus corona ini.

"Yang namanya iuran BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan dan lain lain bila perlu kita minta digratiskan tiga bulan ke depan. Bukan malah dinaikkan," ucapnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)