Sri Mulyani: APBN Akan Alami Defisit Rp1.028,5 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalami pelebaran lebih besar pada tahun ini. Tak tanggung-tanggung defisit APBN diperkirakan akan melebar hinggar Rp1.028,5 triliun atau mencapai 6,75% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka defisit ini memang diperkirakan akan mengalamli pelebaran dari proyeksi sebelumnya yang tertuang dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp852,9 triliun atau 5,07% dari PDB. Hal ini dikarenakan adannya tambahan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19.

Baca Juga: Ribut-Ribut Dana Bagi Hasil antara Anies dengan Sri Mulyani

"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ujarnya dalam teleconfrence, Senin (18/5/2020).

Menurut Sri Mulyani, defisit ini dikerankan pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Bahkan pendapatan negara diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan perkirakan pemerintah dalam Perpres 54/2020.

Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara pada tahun ini hanya sebesar Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp286,6 triliun.

Baca Juga: Anies Vs Sri Mulyani di Tengah Covid-19, Gara-Gara Dana Bagi Hasil

Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun.

Ada pun penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsisi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensas untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.

"Untuk bisa mendanai defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," jelasnya

(Feby Novalius)