JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait program kartu prakerja. Sebab ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar program kartu prakerja ini bisa berjalan dengan baik.
Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan, salah satu yang harus menjadi evaluasi adalah pada isi kontennya. Pemerintah atau manajemen pelaksana (PMO) kartu pra kerja ini harus interaktif.
Baca Juga: KPK Turun Tangan, Begini Kronologi Penghentian Kartu Prakerja
"Kontennya (program pelatihan kartu pra kerja) harus interaktif," ujarnya dalam diskusi virtual, Sabtu (27/6/2020).
Menurut Wawan, konten yang interaktif membuat peserta akan lebih mudah mengorek informasi apa saja yang bisa didapatkan. Dibandingkan jika pelatihan hanya bersifat satu arah yang mana peserta hanya mendengarkan saja.
"Ada beberapa yang interaktif tapi ada beberapa yang belum interaktif," ucapnya.