JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat dengan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang. Hadir dalam rapat tersebut hadir Direktur Utama PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan lain-lain.
Rapat sendiri sebenarnya membahas tentang kinerja BUMN tambang di masa pandemi Covid-19, kontribusi BUMN tambang di masa pandemi Covid-19 dan proyeksi pendapatan pemerintah sebelum dan sesudah akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia.
Baca Juga: Hari Ini, Inalum Resmi Kuasai 51% Saham Freeport
Situasi dan kondisi rapat sendiri sempat panas. Pasalnya, Direktur Utama Mind ID atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Orias Petrus Moedak terlibat debat dengan Politisi Demokrat Muhammad Nasir.
Mulanya, Orias menjelaskan mengenai aktivitas perusahaan ketika membeli saham mayoritas dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Demi mengambil alih saham mayoritas PTFI, Perseroan menerbitkan utang.
Untuk menutupi utang tersebut, perseroan menerbitkan utang baru senilai USD2,5 miliar untuk refinancing sejumlah utang yang akan jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di level induk atau Inalum. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk akuisisi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk.
Baca Juga: Inalum Bayar Divestasi 51% Saham Freeport pada November 2018
Menurut Orias, langkah tersebut karena dalam dua tahun setelah ambil alih saham freeport ini karena memang tidak ada penerimaan negara yang didapat. Sebab, penerimaan negara baru akan didapat oleh holding BUMN tambang dari ambil saham PTFI pada 2021.
"Jadi waktu kami beli memang 2 tahun akan kosong penerimaan. Jadi akan balik di 2021. Level produksi di 2021 akan sama ekspektasinnya seperti 2018, jadi harganya tembagannya di 2018, kami ekspektasi dapat dividen 2021 itu USD350 juta dan akan meningkat bertahapa dan ekspektasi akan menerima minimal USD 1 miliar di 2021 dan seterusnya," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI, Selasa (30/6/2020).