JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengumumkan hasil kinerja dari pada komisaris BUMN yang menjabat termasuk kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pengumuman tersebut termasuk juga di anak dan cucu perusahaan BUMN.
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan pengumuman hasil kinerja ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari BUMN. Sebab hal ini juga kaitannya dengan kinerja dari BUMN secara keseluruhan.
"Kami belum melihat Kementerian BUMN mengumumkan hasil kinerja evaluasi para komisaris. Di sini juga kan menyangkut akuntabilitas. Ini akan berdampak pada hasil kinerja secara keseluruhan," ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (6/7/2020).
Baca Juga: Komisaris BUMN Bertabur Petinggi TNI-Polri, Ombudsman Beberkan Larangannya di UU
Menurut Alamsyah, sejauh ini memang Kementerian BUMN cukup kooperatif dalam memberikan data-data dari komisaris di perusahaan pelat merah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas ini maka dirinya berharap agar data dari kinerja komisaris ini.
"Kami melakukan upaya pendalaman tapi ya Kementerian BUMN juga dengan kooperatif juga memanggil hadir karena kami butuhnya data-data karena kami butuhnya 2019 dulu karena 2020 kan masih berjalan dari mereka data data itu," jelasnya.
Menurut Alamsyah, banyak laporan yang masuk tentang masih beberapa nama yang rangkap jabatan baik di perusahaan induk maupun anak cucu BUMN. Bahkan, beberapa komisaris ini justru tidak memiliki kompetensi yang memadai.