Erick Thohir Diminta Umumkan Hasil Kinerja Komisaris BUMN, Termasuk Ahok

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengumumkan hasil kinerja dari pada komisaris BUMN yang menjabat termasuk kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pengumuman tersebut termasuk juga di anak dan cucu perusahaan BUMN.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan pengumuman hasil kinerja ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari BUMN. Sebab hal ini juga kaitannya dengan kinerja dari BUMN secara keseluruhan.

"Kami belum melihat Kementerian BUMN mengumumkan hasil kinerja evaluasi para komisaris. Di sini juga kan menyangkut akuntabilitas. Ini akan berdampak pada hasil kinerja secara keseluruhan," ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Komisaris BUMN Bertabur Petinggi TNI-Polri, Ombudsman Beberkan Larangannya di UU 

Menurut Alamsyah, sejauh ini memang Kementerian BUMN cukup kooperatif dalam memberikan data-data dari komisaris di perusahaan pelat merah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas ini maka dirinya berharap agar data dari kinerja komisaris ini.

"Kami melakukan upaya pendalaman tapi ya Kementerian BUMN juga dengan kooperatif juga memanggil hadir karena kami butuhnya data-data karena kami butuhnya 2019 dulu karena 2020 kan masih berjalan dari mereka data data itu," jelasnya.

Menurut Alamsyah, banyak laporan yang masuk tentang masih beberapa nama yang rangkap jabatan baik di perusahaan induk maupun anak cucu BUMN. Bahkan, beberapa komisaris ini justru tidak memiliki kompetensi yang memadai.

"Nah banyak pihak yang menanyakan nama-nama. Karena itu kami tidak akan mempublish nama-nama. Banyak sekali. Tapi kami tidak bisa menyebutkan nama karena baru terindikasi dan tujuan kami kan bukan memfokuskan kepada person to person tapi kami ingin perbaikan sistem," jelasnya.

Baca Juga: Rangkap Jabatan, Ombudsman Sebut Fungsi Komisaris BUMN Jadi Lemah 

Adanya beberapa nama yang double jabatan dan juga tidak sesuai kompetensi ini akan membuat fungsi komisaris ini justru semakin lemah. Mengingat, akan semakin sulit komisaris ini memberikan masukan kepada BUMN untuk lebih baik lagi.

"Kalau dia rangkap jabatan dia memiliki waktu yang tidak cukup kami banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang bekerja cukup serius mereka mengeluhkan banyak komisaris yang rangkap jabatan bekerjanya ini asal, produknya tidak jelas, kehadiran juga rendah, masukan kurang," jelasnya.

(Dani Jumadil Akhir)