1,5 Jam di KPK, Erick Thohir Minta PMN BUMN Dipantau Ketat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini. Pertemuan itu pun sebelumnya seakan ditutupi karena Erick masuk dan keluar Gedung KPK melalui pintu belakang.

"Menteri BUMN beserta 2 Wakil Menteri dan Sesmen hari ini mengunjungi KPK untuk menjelaskan secara rinci program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang terkait langsung dengan BUMN," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Erick Thohir Ternyata ke KPK Minta Pendampingan Kawal Dana Pemulihan Ekonomi Rp149 Triliun 

Keempatnya, kata Ipi, diterima Pimpinan KPK lengkap, bersama Deputi Pencegahan KPK. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dari jam 10.00 WIB, Menteri BUMN membahas 2 hal dari 6 skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.

"Disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai. Namun, menteri BUMN menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk misalnya terkait bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara," kata Ipi.

Selain itu, Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. Dalam hal pembuatan regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diupdate dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan.

"Demikian juga terkait dengan desain dan mekanisme program, diharapkan KPK dapat memberikan masukan. Dan yang terakhir, ketika program telah diimplementasikan, KPK diharapkan akan membuat kajian," ungkapnya.

Baca Juga: Tenang, Ada Jaminan Kredit Modal UMKM Rp100 Triliun hingga 2021 

Merespon permintaan Menteri BUMN, lanjut Ipi, KPK menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dengan program PEN, seperti dengan kementerian keuangan misalnya sudah dilakukan rutin oleh KPK.

"Kehadiran Menteri BUMN hari ini, KPK memandangnya sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dalam upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya untuk pembahasan teknis disepakati akan dilakukan pada tingkat wamen dan kedeputian pencegahan," pungkasnya.