"Karena properti juga kan lagi begini, demand lagi turun drastis, orang WFH, penjajakan memang sudah ada, tapi real-nya belum, jadi yang OYO itu kajian sudah, cuma pelaksanaan belum karena melihat market," tambahnya.
Baca Juga: Aset Barang Milik Negara di Jakarta Tercatat Rp1.400 Triliun
Dia menambahkan tengah menggodok aturan baru mengenai baru pengelolaan BMN. Hal ini mendorong pembangunan desa, pemantapan peran kementerian dan lembaga.
"Dimanfaatkan selama ini limited konsesi (kerjasama terbatas pemanfaatan), nanti akan dipermudah," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)